REPUBLIKA.CO.ID,
Sebesar Rp 25 miliar dana zakat digunakan untuk pengobatan dhuafa.
JAKARTA — Rumah Sehat Terpadu (RST) Dompet Dhuafa (DD) memperluas jangkauan layanan. Pada 2014 nanti, rumah sakit gratis ini akan mulai mengoperasikan ruang cuci darah dan menambahkan tempat tidur rawat inap yang semula berjumlah 57 unit menjadi 100 unit tempat tidur.
Direktur Utama RST Yahmin Setiawan mengatakan, pihaknya pernah kewalahan menangani pasien. Saat itu, ruang rawat inap dan UGD penuh. Oleh karena itu, fasilitas memang perlu terus ditambah untuk memenuhi kebutuhan pasien dhuafa.
Bahkan, ia bertekad pada 2017 institusi yang dipimpinnya tersebut mampu memberikan layanan dengan standar nasional dan internasional. “Saat ini, kami masih masuk rumah sakit kelas D,” kata Yahmin, Selasa (24/12).
Fasilitas di dalamnya mencakup ICU, poli umum, poli spesialis anak, penyakit dalam, bedah, syaraf, THT, mata, dan psikiatri. Ia mengatakan, RST sudah melayani puluhan ribu orang. Mereka adalah para dhuafa yang sudah disurvei dan diverifikasi.
Berdasarkan data Januari hingga November 2013, ia mengungkapkan, sekitar 45 ribu pasien mendapatkan pengobatan di RST. Ini meliputi rawat jalan di poliklinik dan UGD, rawat inap, pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi, tindakan operasi dan fisioterapi, serta persalinan.
Ia mengatakan, UGD di RST beroperasi selama 24 jam yang ditunjang laboratorium dan radiologi yang juga fungsional 24 jam. Untuk tahun 2013, rumah sakit yang terletak di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu menghabiskan dana sebesar Rp 25 miliar.
Sebanyak 85 persen dari dana tersebut untuk pengobatan pasien, sedangkan sisanya untuk operasional. “Sumber dana seluruhnya dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf masyarakat yang dititipkan ke Dompet Dhuafa,” ujar Yahmin.
Selain itu, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) memiliki cara berbeda dalam membantu meningkatkan taraf kesehatan dhuafa. Fokus mereka mengembangkan komunitas dengan memberdayakan potensi lokal.
Presiden Direktur PKPU Agung Notowiguno mengatakan, dalam dua tahun terakhir, PKPU menggarap persoalan gizi buruk pada balita dan kesehatan ibu hamil. “Permasalahan gizi bukan karena ekonomi, tetapi kurangnya pengetahuan mengolah makanan,” katanya.
Sebanyak 25 ribu orang terlibat dalam program ini. Melalui pos pelayanan terpadu (posyandu), PKPU memberikan pelatihan mengolah bahan pangan lokal kepada para ibu. “Tujuannya agar nutrisi di dalamnya tetap terjaga.”
Agung mengatakan, agar berkelanjutan, PKPU merekrut dan menyiapkan kader dari komunitas setempat. Butuh waktu tiga hingga empat bulan menyiapkan itu semua.
Intervensi penunjang di sektor ekonomi, Agung menambahkan, juga dilakukan. Potensi perkebunan atau peternakan lokal didorong untuk membantu tercapainya pemenuhan gizi yang baik bagi warganya. Selain perbaikan gizi, PKPU juga menggulirkan program kesehatan lainnya.
Di antaranya, pusat pelayanan kesehatan keliling dan klinik umum untuk dhuafa. Klinik umum PKPU tersebar di beberapa wilayah yang mereka nilai masih banyak dhuafa, seperti Maluku, Imogiri Yogyakarta, Aceh, Bengkulu, dan Kabupaten Tangerang.
Tahun 2013, dana Rp 15 miliar hingga Rp 18 miliar dialokasikan untuk membiayai program tersebut. Dana ini untuk keperluan biaya operasional tenaga medis, dokter, dan ahli gizi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika