La Nyalla Bersikeras Tak Mau Akui Persebaya 1927

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan Bonek di Surabaya, Jumat (3/1) membuat Wakil Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti angkat bicara. Orang yang membidani terbentuknya Persebaya baru pada 2010 itu menegaskan tidak akan mengakui Persebaya 1927 yang oleh Bonek dianggap sebagai Persebaya asli.

"Menurut saya ini adalah saat yang tepat bagi saya untuk bicara mengenai kronologis sejarah Persebaya," kata La Nyalla lewat akun twitternya.

Menurut La Nyalla, ia tidak mungkin mengakui Persebaya 1927 karena klub tersebut pada tahun 2011 mengikuti Liga Prima Indonesia (LPI) yang merupakan breakaway league. Kemudian saat PSSI dikuasai orang-orang LPI, lanjut dia, Persebaya 1927 sebenarnya sudah ditawari masuk ke kompetisi resmi.

Akan tetapi, ujar La Nyalla, saat itu Saleh Mukadar Chalid Goromah, dua petinggi Persebaya 1927, menolak opsi yang ditawarkan Komite Eksekutif PSSI lewat dirinya sebagai ketua Komite Hukum saat itu. Opsi tersebut adalah Persebaya 1927 merger dengan klub yang saat itu sudah berkompetisi di PSSI, yakni Persebaya yang diketuai Wisnu Wardhana, cikal bakal Persebaya ISL saat ini.

Namun Persebaya 1927 pada akhirnya tetap mengikuti kompetisi resmi, yakni Indonesian Premier League (IPL). Terkait hal ini, La Nyalla mengatakan hal itu disebabkan karena PSSI dikuasai orang-orang LPI. "Tahun 2011 PSSI yang notabene didominasi oleh orang-orang LPI membiarkan proses yang tidak benar itu berjalan," kata La Nyalla.

Peristiwa itulah, kata La Nyalla, yang membuatnya tidak mau mengakui Persebaya 1927 begitu menerima jabatan sebagai wakil ketua umum PSSI tahun 2012 lalu sampai sekarang. Ia pun menantang Persebaya 1927 menempuh langkah hukum jika ingin diakui PSSI. "Satu hal paling mudah untuk membuktikan Kebenaran adalah menempuh jalur hukum kasus dualisme Persebaya ini," ujar La Nyalla.

"Contohlah Persija Jakarta dibawah Ferry Paulus yang menempuh jalur hukum untuk membuktikan legalitas Persija Jakarta yang asli," tambah ketua Badan Tim Nasional (BTN) itu.