REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menolak kenaikan harga elpiji 12 kg yang diumumkan Pertamina.
"Kita ketahui bahwa dengan kenaikan BBM tahun lalu, inflasi atau harga-harga meningkat. Meskipun pemerintah bisa menstabilkan sehingga lonjakannya tidak besar, justru dengan keadaan seperti ini jangan sampai ada kebijakan apapun yang justru bisa menaikkan harga lagi," jelas Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, Sabtu (4/1).
Kenaikan harga elpiji 12 kg lebih dari 60 persen cepat atau lambat, menurutnya, akan membebani rakyat banyak.
Harga tabung 12 kg yang melambung akan mendorong migrasi pembelian tabung 3 kg yang harganya tidak naik. Akibatnya, tabung 3 kg terancam hilang dari pasaran sehingga memukul rakyat kecil.
Ibas pun mendesak pemerintah sebagai pemegang saham utama PT Pertamina untuk meninjau kembali kenaikan harga elpiji 12 kg.
"Kuncinya adalah ekonomi terjaga, tetapi tidak membebani rakyat kita. Meski ini kebijakan korporat, sebagai BUMN, Pertamina harus tetap meletakkan kepentingan rakyat sebagai prioritas," kata Ibas.
Ia pun menyarankan agar pemerintah memperluas jaringan distribusi pipa gas ke rumah-rumah, yang menggunakan gas alam domestik sehingga bisa lebih murah.
Selain itu, putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga menantang semua pihak untuk menyediakan solusi alternatif. Misalnya, menjajaki kemungkinan mengkonversi tabung bahan bakar gas menjadi tabung yang bisa digunakan rumah tangga.