REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan sebaiknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun terminal transit di sekitar Lebak Bulus sebagai pengganti penutupan terminal bus antarkota antarprovinsi (AKAP).
"Alternatifnya jangan berfikir AKAP dipindahkan ke tiga terminal yang Dishub DKI katakan. Coba dibangun alternatif tempat di sekitar Lebak Bulus, dibuatkan terminal transit pengganti. Nanti disitu bus AKAP sifatnya hanya transit menaikan dan menurunkan penumpang," ujar Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Rabu (8/1).
Menurut dia di terminal transit tersebut nantinya juga disediakan loket-loket tiket yang dulu ada di dalam Terminal Lebak Bulus. "Petugas lapangannya juga dipindahkan ke sana. Jadi bus-bus AKAP itu dari trayek manapun diarahkan ke sana, karena penumpang itu memang banyak di sana," ujar dia.
Terkait keterbatasan lahan di sekitar Lebak Bulus, ia mengatakan terminal transit ini tidak memerlukan tempat yang luas karena hanya membutuhkan lahan sekitar 500 meter. "Di luar negeri itu, terminal hanya terminal transit. Kalau cuma terminal transit, 500 meter itu ada di sekitar Lebak Bulus. Temen-temen disana mengatakan ada kok lahan segitu. 500 meter itu cukup, untuk menaikan, menurunkan penumpang, lalu loket-loket penjualan tiket," kata dia.
Menurut dia dalam pandangan Dishub DKI bahwa untuk membangun terminal membutuhkan lahan yang luas, seharusnya yang menjadi perhatian mereka terminal tidak perlu luas sekali. "Karena kacamatanya dishub itu terminal segede-gede gajah. Makannya saya selalu mempertanyakan. Jadi jangan terus berfikir bangun terminal yang besar-besar begitu. Dishub berfikirnya hnya proyek terus, bangun terminal segeda-gede gajah, jangan," ujar dia.
Di luar negeri, lanjutnya, terminal itu luasnya tidak ada yang lebih dari satu hektar. Misalnya di Tokyo, terminal di sana hanya lima. "Itu kan memang bagus jika nanti sudah jadi ada terminal bus, terminal bus AKAP terintegrasi. Bagus menurut saya," kata dia.
Ia menambahkan berkaitan dengan hal tersebut, Dishub DKI dan PT MRT tidak profesional dalam menjalankan tugasnya masing-masing. "Saya mendukung upaya Gubernur supaya Dishub Dan PT MRT melakukan pendekatan yg benar. Jangan dipaksakan terus," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika