REPUBLIKA.CO.ID,BEIJING -- Pihak berwenang Cina menangkap dan menindak geng yang menawarkan jasa penentuan seks ilegal untuk wanita. Prosedur ini sering dikaitkan dengan aborsi seks versi Kementerian Kesehatan Cina.
Kementerian Kesehatan menyatakan pihak berwenang sudah menangkap 10 orang. Salah satu pemimpin geng, Wang Ermin, dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dan denda 10 ribu poundsterling. Anak buahnya menerima hukuman kurungan lebih ringan. Polisi juga membekukan rekening bank milik jaringan yang berisi uang 112 ribu poundsterling.
Sejak 2010, jaringan ini telah menjalani bisnis haramnya ini di sebuah klinik Zhengzhou, Provinsi Henan. Lebih dari 1.000 wanita menggunakan layanan ini.
"Ini sudah berlangsung dalam waktu yang lama, meliputi wilayah yang luas dan melibatkan banyak orang. Itu berbahaya dan memiliki ancaman besar bagi masyarakat," ujar perwakilan Kementerian Kesehatan Cina, dilansir dari the Guardian, Senin (20/1).
Cina melarang prosedur penentuan seks sejak akhir 1980-an. Preferensi tradisional di Cina percaya bahwa wanita sebaiknya memiliki anak laki-laki, ditunjang kebijakan satu anak membuat tingkat aborsi janin perempuan terus meningkat. Ini akan menurunkan rasio gender di negara itu.
Menurut statistik resmi pada 2012, 117 anak laki-laki lahir berbanding 100 anak perempuan. Di beberapa pedesaan di Cina, memiliki anak laki-laki dianggap sebagai lambang kebanggaan ekonomi keluarga. Anak perempuan cenderung meninggalkan keluarga setelah menikah, sedangkan anak laki-laki tidak.
Pekan lalu, pengadilan Cina memberi hukuman mati yang masih ditangguhkan kepada seorang dokter di Provinsi Shaanxi, di Barat laut Cina. Dokter tersebut telah mencuri tujuh bayi yang baru lahir di rumah sakit tempat dia bekerja dan menjualnya kepada pedagang.
Cina juga mengumumkan revii tentang kebijakan satu anaknya. Kebijakan baru ini memungkinkan beberapa pasangan di pedesaan bisa memiliki dua anak jika anak pertama mereka adalah perempuan. Pada Jumat pekan lalu, Zhejiang menjadi provinsi pertama yang menerapkan kebijakan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika