REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Selama tiga hari pelaksanaan Sarasehan Nasional Ulama dan Cendekiawan Pesantren di pondok pesantren Al-Hikam, Depok, menghasilkan maklumat kebangsaan untuk perbaikan bangsa dan negara. Maklumat itu dibacakan oleh pengasuh pondok pesantren Al-Hikam, KH Hasyim Muzadi pada acara penutupan, Ahad (9/2) malam.
“Kita juga telah melahirkan rekomendasi dari beberapa sidang komisi yang menjadi maklumat kebangsaan. Sebagai suatu hal yang penting bagi kemajuan bangsa dan Negara Indonesia tercinta ini,” ujar mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) ini.
Para ulama dan cendekiawan muslim, katanya, telah merenungkan 15 tahun perjalanan masa reformasi. Dari situlah kemudian diketahui bahwa sampai saat ini masih banyak cita cita reformasi yang belum tercapai.
“Menjelang Pemilu 2014, banyak hal yang menjurus kepada kecurangan dan manipulasi sehingga harus diatasi. Jika tidak, maka akan terjadi konflik setelah pemilu, dan mengancam keselamatan rakyat,” katanya.
Dalam bidang hukum dan pemberantasan koruspi, Hasyim mengatakan, dukungan terhadap gerakan pemberantasan korupsi harus terus dilakukan. Korupsi bisa diberantas secara bertahap dengan program gerakan nasional antikorupsi.
"Jadi, tidak cukup hanya diserahkan pada komisi, tapi harus didukung gerakan nasional. Langkah ini membutuhkan waktu yang lama dan harus bertahap seperti negara lain yg berhasil. KPK jadi trigger atau pemicu awal dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia masih memerlukan peran ulama dan kiai. Oleh Karena itu, ia berharap ulama tak tergerus oleh keadaan dengan tetap menjaga kewibawaannya di mata masyarakat. "Kalau Ulama sudah hilang muruah-nya, maka akan terjadi kegoncangan di masyarakat,” terangnya.
Dalam situasi negara yang sedang karut marut, terangnya, ulama harus tetap konsisten mengawal umat. Artinya, ulama tak boleh tinggal diam melihat keadaan bangsa dan negara yang tak menentu arahnya seperti saat ini.
“Silahkan para kiai menyimpulkan sendiri apa yang harus dilakukan dari maklumat kebangsaan ini atau ijmak sukuti (diam saja),” paparnya.
Sarasehan yang digelar sejak Jumat lalu itu, ditutup oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Selanjutnya, diprakarsai Hasyim Muzadi, sarasehan serupa akan digelar di daerah-daerah dengan mendatangkan para pembicara dari tingkat pusat. Dalam waktu, kegiatan itu akan digelar di Jawa Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika