REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dirjen Bimbingan Mayarakat Islam Kementerian Agama Abdul Djamil menilai pakta integritas penting sebagai upaya untuk menghindari para pejabat di lingkungan kerjanya terhindar dari "blepotan" ataupun perbuatan tidak terpuji.

“Jika integritas pegawai sudah bagus, maka ke depan jalannya birokrasi semakin baik dan profesional,” kata Djamil seusai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2014 dan penandatanganan Pakta Integritas Ditjen Bimas Islam di Jakarta Jumat (21/2).

Hadir dalam kesempatan itu para pejabat eselon II, III dan IV, serta karyawan dan karyawati di lingkungan Ditjen Bimas Islam. Penandatanganan fakta integritas dimaksudkan agar pejabat negara memiliki komitmen kuat dalam menegakkan kejujuran.

Menjadi pegawai, kata Djamil, harus memiliki kemampuan dan memancarkan kewibawaan, kejujuran, wujud keutuhan prinsip moral dan etika. Penegakan komitmen dan meningkatkan loyalitas kepada lembaga, menjadi aspek yang sangat penting. Dengan cara itu, ia berharap jajarannya dapat menghindari perbuatan yang dapat melanggar perundang-undangan.

Menurut Djamil, mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan dan akuntabel merupakan amanat reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan program. “Hal ini sejalan dengan semangat reformasi menuju Indonesia yang lebih sejahtera,” ujarnya.

Ia berharap setiap pegawai dapat memahami ketentuan perundang-undangan, memiliki ketajaman analisis serta proaktif melahirkan berbagai ide.

“Melaksanakan hal itu diakui bukan pekerjaan mudah. Tapi harus diyakini bahwa dengan semangat dan profesionalisme yang terus ditingkatkan, jajaran Bimas Islam akan dapat menyelesaikan tugas dengan baik,” kata Djamil.

Penyerahan DIPA tahun anggaran 2014 dan penandatanganan Pakta Integritas menandai dimulainya kegiatan dan program Ditjen Bimas Islam. Dalam kesempatan itu, Dirjen Bimas Islam secara simbolis menyerahkan DIPA kepada lima pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Bimas Islam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika