REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, Sabtu menyatakan kecemasannya yang sangat serius atas apa yang ia katakan kegagalan opisisi Ukraina memenuhi kewajibannya sesuai perjanjiannya dengan Presiden Viktor Yanukovych pada 21 Februari.

Yanukovych setuju memberikan konsesi-konsesi sesuai perjanjian perdamaian --yang ditengahO para menteri luar negeri Prancis, Jerman dan Polandia -- yang termasuk pemilu dipercepat serta pengurangan kekuasaan presiden.

Lavrov berbicara melalui telepon dengan tiga anggota Uni Eropa itu, Sabtu, kata satu pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Rusia, dan menyatakan kepada mereka "kecemasannya yang sangat serius" tentang perkembangan-perkembangan terakhir di Ukraina.

"Oposisi tidak hanya gagal memenuhi satupun dari kewajiban-kewajibannya tetapi malahan mengajukan tuntutan-tuntutan baru sepanjang waktu, setelah memimpin kelompok garis keras bersenjata dan perencana pembunuhan yang tindakan-tindakan mereka menimbulkan ancaman langsung pada kedaulatan dan konstitusi Ukraina," katanya kepada para sewawatnya itu.

Lavrov menyeru Berlin, Warsawa dan Paris untuk menggunakan pengaruhnya kepada oposisi untuk menjamin penaatan perjanjian 21 Februari dan "menahan diri dari pembunuhan".

"Inilah saatnya berhenti menyesatkan opini publik internasional dan menganggap bahwa Maidan mewakili kepentingan-kepentingan bangsa Ukraina," kata pernyataan itu mengacu pada taman Kiev yang menjadi pusat gerakan protes.

Yanukovich yang didukung Moskow Sabtu mengecam kejadian-kejadian di Kiev sebagai kudeta, sementara parlemen memutuskan akan memecat dia dan membebaskan musuh bebuyutannya yang dipenjarakan Yulia Tymoshenko, sementara para pemerotes menduduki kantornya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika