REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) siap diperiksa dan berkoordinasi dengan penyidik terkait pelaporan pengadaan bus Transjakarta rusak oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ya nggak apa apa kalau memang ada yang lapor ke KPK," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin.
Senada dengan Gubernur, Wagub Basuki Tjahaja Purnama bahkan menyatakan kesediaannya digeledah KPK.
"Bagus kalau ada yang lapor, berarti dia menjalankan fungsi dengan baik. Kalau dimintai data, ya silakan datang ke kami. Memangnya ada yang berani nolak KPK? KPK mau datang geledah semua juga boleh, malah bagus," kata Ahok.
Jam 10.00 WIB tadi pagi, Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan melaporkan dugaan korupsi dalam pengadaan bus Transjakarta yang rusak.
Sebelumnya, Ahok mengatakan Pemprov DKI Jakarta belum melapor ke KPK karena mengaku belum membayar penuh pengadaan bus tersebut.
Sebanyak lima unit bus gandeng Transjakarta dan 10 unit bus BKTB impor dari China ditemukan dalam keadaan berkarat. Sebelumnya, diduga penyebabnya penggunaan suku cadang bekas atau rekondisi namun dinyatakan dengan harga suku cadang baru.
Menurut penemuan sementara dari jajaran Inspektorat, terdapat kejanggalan dalam dokumen-dokumen lelang, seperti penggelembungan harga dan pemenang tender yang telah ditentukan.
Harga asli bus di Cina diduga Rp 1 miliar, tapi dalam dokumen tertulis Rp 3 miliar.Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku pemegang kuasa anggaran sekaligus panitia lelang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika