REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Para pembuat kebijakan di bank sentral Jepang (BoJ) pada Rabu (30/4) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Jepang, karena data kurang menggembirakan dan kenaikan pajak penjualan telah memicu kekhawatiran tentang kekuatan pemulihan negara itu.
Penurunan perkiraan pertumbuhan dalam prospek semi-tahunan bank sentral itu, dikeluarkan setelah anggota dewan mengakhiri pertemuan di mana mereka menahan diri untuk memperluas stimulus besar-besarannya yang diluncurkan setahun lalu. Pembuat kebijakan BoJ memperkirakan ekonomi nomor tiga dunia itu akan tumbuh sebesar 1,1 persen pada tahun fiskal hingga Maret mendatang, turun dari perkiraan sebelumnya 1,4 persen, menurut laporan yang mengukur median pandangan para anggota.
Namun, mereka berpandangan bahwa inflasi akan datang pada 1,3 persen selama periode waktu yang sama, tidak berubah dari perkiraan sebelumnya. Laporan ini dianggap sebagai ukuran penting apakah BoJ masih berpikir pihaknya bisa mencapai target inflasi 2,0 persen pada tahun depan.
Gubernur BoJ Haruhiko Kuroda telah terjebak dalam jadwal waktu ambisius meskipun berkembang keraguan di antara banyak pengamat, yang mengatakan BoJ akan terpaksa terus memperluas pelonggaran moneternya untuk melawan penurunan ekonomi.
"Sementara bank sentral Jepang mempertahankan pengaturan kebijakannya tidak berubah pada hari ini, kita masih berpikir pelonggaran lebih besar akan diumumkan pada semester kedua tahun ini," kata Marcel Thieliant, ekonom yang berbasis di London Capital Economics.
Setelah pertemuan terakhir BoJ pada 8 April, Kuroda -- mantan kepala Bank Pembangunan Asia (ADB) yang dipilih oleh Perdana Menteri Shinzo Abe untuk membantu mengarahkan upaya pertumbuhannya -- mengatakan ekonomi mengalami kemajuan meski ada kekhawatiran bahwa kenaikan pajak pada 1 April akan mengurangi pengeluaran konsumen.
Namun, data baru pada Rabu (30/4) pagi menunjukkan produksi pabrik Jepang naik lebih lemah dari perkiraan 0,3 persen pada Maret, dan produsen menunjukkan kelemahan selama beberapa bulan mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika