REPUBLIKA.CO.ID,BANGKOK -- Komisi Pemberantasan Korupsi Thailand akan melakukan pertemuan untuk memutuskan apakah Yingluck juga melakukan kelalaian dalam program subsidi beras. Jika bersalah, Yingluck dapat dicekal dari politik selama lima tahun.
Sementara itu, Perdana Menteri Thailand yang baru Niwatthamrong Boonsongphaisan mengatakan prioritas utamanya adalah menyelenggarakan pemilihan umum pada Juli.
"Tentu saja pemerintah memiliki dua tugas utama. Pertama, memastikan pemilihan umum terjadi sesegera mungkin. Itu artinya pemerintah yang baru berasal dari pemilu demokratis," kata dia, dikutip dari VoA News, Kamis (8/5).
Kedua, setelah pemerintah baru terbentuk, pejabat pemerintah yang lama telah menyelesaikan tugasnya.
Selama enam bulan, massa antipemerintah mendorong agar mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra mundur dari jabatannya. Menurut mereka, Yingluck melakukan korupsi dan menjadi boneka kakaknya Thaksin Sinawatra. Massa yang menamakan dirinya Kaus Merah itu mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran, Sabtu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika