REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung langkah tegas yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku kejahatan di persoalan beras, baik Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Kepolisian.

“YLKI sangat mendukung langkah penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku baik pengusaha nakal maupun pihak lain, yang memainkan subsidi beras maupun hal lain terkait penyelewengan beras.  Ini harus diusut sampai tuntas,” kata Rio Priambodo.

Saat ini Kejagung sedang melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi subsidi beras, yang sangat dekat dengan persoalan masyarakat miskin. Sementara kepolian juga sedang menangani tindak pidana dugaan pengoplosan beras premium.

Penegakkan hukum, menurut Rio, menjadi instrumen penting melindungi konsumen maupun masyarakat. Hal yang tidak kalah penting adalah pengawasan dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. “Penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan maupun Kepolisian bukanlah akhir, tetapi awal dari tata kelola beras yang lebih baik,” papar Rio.

Diungkapkannya, ke depan, pemerintah harus memiliki mekanisme pengawasan yang lebih baik dalam persoalan beras. Ia melihat adanya jarak yang ditetapkan pemerintah dengan konsumen. “Yang tahu standarnya hanya pemerintah dan pelaku usaha, sedangkan masyarakat atau konsumen tidak tahu,” ungkapnya.

Menurut Rio, perlu edukasi dan sosialisisasi tentang standarisasi beras. Hal ini akan membuat masyarakat memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih beras sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika