REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Pengawas nuklir PBB, Kamis (15/5), menolak untuk mengatakan apakah Iran telah memenuhi tenggat 15 Mei untuk mulai menangani kecurigaan bahwa Teheran mungkin telah melakukan penelitian senjata nuklir.
Berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada November lalu antara Iran dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Iran akan melaksanakan tujuh langkah transparansi sampai 15 Mei guna menghilangkan keprihatinan Barat tentang program nuklirnya.
Salah satu dari tujuh langkah praktis yang dijanjikan Iran akan dilakukannya ialah menyediakan informasi detonator dalam rencana atomnya, yang dapat digunakan untuk meletakkan peledak nuklir. Itu telah dipandang sebagai langkah paling sensitif di antara ketujuh langkah tersebut.
Juru Bicara IAEA pada Kamis memberitahu Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta pada Jumat malam-- lembaga itu akan menyediakan informasi negara anggotanya mengenai pelaksanaan ketujuh langkah oleh Iran di dalam satu laporan rahasia pekan depan. Namun, juru bicara tersebut menolak untuk mengeluarkan komentar apa pun mengenai masalah itu.
Iran menyatakan rencana nuklirnya bersifat damai dan membantah tuduhan Barat bahwa Teheran telah berusaha membuat senjata nuklir.
Tak ada tanda bahwa masalah mengenai keterangan Iran tentang detonator dwi-fungsi telah diselesaikan antara Iran dan IAEA pada Senin (12/5).
Setelah pertemuan tersebut, IAEA menyatakan Teheran telah melakukan beberapa tindakan tapi sebagian pekerjaan yang berkaitan masih berlanjut.
Pembicaraan antara Iran dan IAEA terpisah dari perundingan antara Teheran dan enam negara besar dunia --Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Tiongkok, Rusia-- yang bertujuan mencapai kesepakatan menyeluruh untuk menyelesaikan percekcokan selama beberapa dasawarsa paling lambat pada 20 Juli.