REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan, tidak sepenuhnya menyerahkan sistem perekonomian kepada mekanisme pasar. Karena Indonesia menggunakan jalan tengah di dalam ekonomi.

"Pemerintah tidak boleh lepas tangan dan tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat membuka Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPD) V 2014 di Jakarta, Rabu (21/5).

Menurutnya, Indonesia telah memilih "the third way" (jalan ketiga) yang tidak menggunakan fundamentalisme pasar. Atau juga sistem perekonomian yang sangat ketat dalam mengendalikan pasar.

SBY menegaskan, pasar memerlukan kontrol dan peran pemerintah secara tepat. Khususnya dalam mengendalikan inflasi. Karena stabilisasi harga merupakan salah satu pilar perekonomian makro.

"Singkatnya peran yang harus kita lakukan tim pengendalian inflasi dari pemerintah dan daerah telah bekerja keras. Kita jangan apatis," ujarnya.

SBY menuturkan, ketika harga BBM dinaikkan pada 2005, 2008, dan 2013, pemerintah telah mengukur dampaknya terhadap perekonomian.

Namun, pada saat harga BBM diturunkan, ternyata harga tidak mau turun. Sehingga presiden akhirnya memerintahkan BUMN menurunkan harga guna memberi contoh.

"Pasar jangan dibiarkan jalan sendiri karena bisa membuat rusak ekonomi. Diperlukan pemerintah yang peduli dan mengatur dengan baik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika