REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Panglima militer Thailand merebut kekuasaan lewat kudeta Kamis, menggulingkan pemerintahan terpilih dan menjerumuskan negara itu pada ketidakpastian setelah berbulan-bulan menghadapi pertikaian politik yang mematikan.
Jenderal Prayut Chan-O-Cha membuat pengumuman dalam pidato televisi kepada bangsanya, mengatakan bahwa angkatan bersenjata yang kuat harus bertindak memulihkan stabilitas di negara Asia Tenggara yang terpecah itu.
"Agar negara kembali normal dengan cepat, Komite Penjaga Perdamaian Nasional terdiri atas angkatan darat, angkatan bersenjata Thailand, Angkatan Udara Kerajaan dan polisi perlu merebut kekuasaan pada 22 Mei pukul 16.30 waktu setempat," kata Prayut.
Dia mengatakan kekuasaan akan diselenggarakan oleh komite yang dia pimpin.
Beberapa saat sebelum pengumuman yang mengagetkan itu, para saksi mata mengatakan mereka melihat pemimpin dua partai politik utama serta gerakan protes saingannya yang dilakukan oleh militer dari tempat di mana Prayut mengadakan pembicaraan yang bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan di antara mereka.
Prayut (60) mengatakan ia merebut kekuasaan akibat kekerasan di Bangkok dan banyak wilayah di negara tersebut yang menyebabkan hilangnya nyawa tak berdosa dan harta benda dan mungkin akan terus meningkat.
"Semua warga Thailand harus tetap tenang dan pejabat pemerintah harus bekerja seperti biasa," katanya dalam pengumuman singkat sekitar pukul 17.00 waktu setempat.
Kabar kudeta dalam waktu dekat sudah terdengar di Thailand sejak Selasa (20/5), saat Prayut mendeklarasikan darurat militer, mengatakan bahwa ia bertindak untuk mencegah ketegangan politik mematikan yang bergerak di luar kendali.
Pengumuman tersebut muncul segera setelah kubu berlawanan dan pemain politik atas lain berkumpul di hari kedua pembicaraan di fasilitas militer yang dijaga ketat di Bangkok.
Prayut meminta peserta untuk menjembatani perbedaan di antara mereka demi kebaikan negara. Ia juga mengatakan tidak akan membiarkan Thailand menjadi seperti "Ukraina atau Mesir".
"Saya peduli dengan situasi ini dan tidak akan membiarkannya tanpa sebuah solusi," kata Prayut sebelumnya dalam sambutan pembicaraan politik, Kamis.
"Apa yang saya lakukan ada dalam kapasitas keamanan--jika saya mengecewakan seseorang, saya minta maaf, tapi itu perlu," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika