REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Relawan dan simpatisan paket calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), diingatkan untuk tidak melakukan kampanye hitam terhadap pasangan lainnya, karena bukan tipe dan sifat Jokowi. "Kita tidak ingin pencitraan terhadap calon presiden Jokowi-JK tercemar dengan kampanye hitam yang dilakukan oleh kader pendukungnya. Karena itu hindarilah kampanye hitam," kata Ketua DPD PKPI Nusa Tenggara Timur Yan Mboeik, di Kupang, Jumat (30/5).
PKPI, adalah satu dari lima partai pengusung calon presiden Jokowi-JK, selain empat lainnya, masing-masing PDI Perjuangan, NasDem, PKB dan Hanura. Menurut Yan, kampanye hitam, yang sudah dilontarkan oleh lawan politik, terhadap calon presiden dan wakil presiden, usungan lima koaliasi itu, merupakan hal keliru dalam sebuah tatanan komunikasi politik yang bermartabat, dan karenanya tidak perlu untuk dibalas.
Kampanye hitam, justru akan kontraproduktif, dan akan berdampak buruk terhadap semangat juang dan nilai-nilai yang lebih etis, yang sedang dipraktikan oleh calon usungan lima partai ini. "Saya sudah minta kepada seluruh kader dan simpatisan partai PKPI Nusa Tenggara Timur untuk hindari kampanye hitam," katanya.
Dari aspek dukungan, Yan mengaku PKP Indonesia, utuh dan solid memberikan dukungan, dari pusat hingga ke kelurahan/desa. PKPI, lanjut dia, bukan sekadar sebagai partai pelengkap, namun menjadi partai yang melengkapi koalisi untuk memperkuat jaringan koalisi perjuangan dan dukungan Jokowi-JK, meskpun secara perolehan suara, tidak masuk dalam syarat perolehan suara parlamen.
Secara lokal di Nusa Tenggara Timur, lanjut Yan, perolahan suara PKPI mencapai 115.217 suara. "Jumlah ini akan utuh diperjuangkan untuk kemenangan Jokowi-JK," katanya.
Ketua Koalisi Pemenang Jokowi-JK Provinsi Nusa Tenggara Timur Kristo Blasin, terpisah juga mengatakan hal yang sama. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Fraksi PDI Perjuangan itu, mengatakan, kampanye hitam, tidak akan berguna bagi perkembangan kehidupan demokrasi di negara ini. Untuk itu, harus dihindari.
Hal yang terpenting, adalah menyampaikan sejumlah gagasan, yang akan dipakai dalam penyelenggaraan negara, jika berhasil terpilih untuk memimpin masyarakat dan bangsa ini. "Ini akan menjadi langkah positif pembelajaran politik bagi masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menilai gagasan, untuk menjatuhkan pilihan," katanya.