REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko memberikan klarifikasi terkait isu adanya Babinsa yang mengarahkan masyarakat untuk memilih capres tertentu di Jakarta Pusat. Moeldoko mengatakan, kabar adanya Babinsa ikut terlibat kampanye pemenangan di Pilpres 2014, tidak benar. "Saya pertanggung jawabkan ke negara dan Yang di Atas," kata Moeldoko di Jakarta, Ahad (8/6).
Moeldoko merasa perlu memberikan klarifikasi lantaran setelah diadakan pengecekan oleh Bawaslu dan aparat ke tempat kejadian, ternyata pelaporan itu tidak terbukti. Dia berani menjamin itu disebabkan seluruh elemen ikut terjun ke lapangan untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya.
Di antaranya , Camat, Lurah, dan ketua RT/RW dan masyarakat sekitar ikut dilibatkan untuk membuktikan apakah ada pengerahan Babinsa. "Justru masyarakat berebut siap menjadi saksi, tidak ada perilaku penyimpangan seperti itu," kata mantan kepala staf Angkatan Darat itu.
Moeldoko melanjutkan, anggap saja kejadian itu benar. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hal itu terjadi secara terstruktur atau tidak. Dia menjamin, tidak ada pengerahan secara komando.
"Apanya yang terstruktur. Apakah berdampak sistemis atau tidak? Tidak! Ini lokusnya hanya satu tempat. Tidak ada perintah panglima TNI untuk berbuat macam-macam. Saya imbau masyarakat dan elemen masyarakat untuk kembangkan pikiran positif, jangan negatif melihat Babinsa," ujar Moeldoko.
Mantan wakil gubernur Lemhannas itu menyatakan, kesiapannya membela Babinsa, asalkan mereka tidak melakukan hal yang negatif. "Saya panglima TNI akan bela Babinsa, dia manusia, punya naluri, punya perasaan dan tanggung jawab untuk menunaikan tugasnya."
Moeldoko melanjutkan, kalau ada penyimpangan, pihaknya menegaskan, Babinsa tidak boleh melakukan perbuatan melanggar aturan. Hal itu konsekuensinya tercantum dalam KUHP Militer.
Karena itu, ia menolak menuruti permintaan elite parpol tertentu yang menginginkan keberadaan Babinsa untuk dibekukan, apalagi dibubarkan. Pasalnya. Babinsa itu tugasnya early warning system, agar ada laporan cepat yang diterima Mabes TNI dari setiap sudut sehingga bisa melakukan langkah-langkah tepat.
Belum lagi, kata dia, rasio penduduk dan luas wilayah Indonesia masih tidak seimbang dengan jumlah TNI. Karena itu, struktur Babinsa masih dibutuhkan di masyarakat. "Apa yang dikatakan Panglima saya tanggung jawabkan ke negara dan Yang di Atas, bukan kepada partai politik."
Ikuti Whatsapp Channel Republika