REPUBLIKA.CO.ID, ZURICH -- Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kembali mendapat kecaman untuk menyelidiki kasus suap terkait pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2022. Salah satu sponsor utama Piala Dunia, Sony meminta badan sepak bola tertinggi tersebut untuk melaksanakan penyelidikian yang tepat mengenai hal ini.
Wakil Presiden FIFA Jim Boyce mengatakan dirinya akan mendukung untuk melakukan pemungutan ulang jika tuduhan mengenai kasus korupsi ini terbukti. Terkait ini, Presiden FIFA Sepp Blatter meminta waktu untuk menyelidiki permasalahan yang sedang mencuat.
"Jangan terlalu mengindahkan semua pemberitaan di media. Tapi, biarkan kami Komite Etik bekerja," tulis Blatter di akun Twitternya seperti dilansir BBC, Ahad (8/6).
Pekan lalu, beberapa media internasional telah memberitakan Wakil Presiden FIFA dari Qatar, Mohamed bin Hammam telah membayar uang sebesar tiga miliar Euro kepada para pejabat sepak bola di seluruh dunia untuk membantu dia memenangkan Qatar dalam pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2022.
Dari beberapa email yang telah dipelajari surat kabar BBC, Bin Hammam telah mengunjungi Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin untuk membahas hubungan bilateral antara Rusia dan Qatar sebulan sebelum penilaian untuk Piala Dunia 2018 dan 2022.
Hammam juga mendatangi anggota eksekutif FIFA asal Thailand, Worawi Makudi untuk mendorong kesepakatan mengenai impor gas dari Qatar ke Thailand. Namun Makudi menjelaskan kepada surat kabar setempat bila dia tidak menerima apapun menengani kesepakatan ini.
Dia juga pernah diundang Presiden FIFA dari Jerman, Franz Beckenbauer ke Doha, lima bulan setelah pemungutan suara.Ketika didatangi The Sunday Times, Beckenbauer enggan memberikan komentar. Selain itu, Sembilan anggota eksekutif FIFA, termasuk Blatter pernah bertemu dengan anggota keluarga kerajaan Qatar.
BBC juga menerangkan Hammam pernah mencoba mengatur pertemuan dengan Presiden UEFA, Michael Platini di markas mereka, Nyon, dekat Jenewa. Namun Platini menyebutkan bahwa dia tidak menghadiri pertemuan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika