REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko didesak untuk bertanggung jawab soal beredarnya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memberhentikan Prabowo Subianto. Moeldoko tampak menghindar ketika diminta tanggapannya terkait beredarnya dokumen rahasia itu ke publik. Dia menyatakan, akan menelaah lebih lanjut kasus itu, agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan komentar.

"Itu saya belum tahu, nanti saya lihat," katanya di Bandara Haluoleo, Kendari, Selasa (10/6) siang Wita. Moeldoko hadir bersama Kapolri Jenderal Sutarman untuk memberikan pengarahan kepada ribuan aparat TNI/Polri menyambut Pilpres 9 Juli mendatang.

Menurut Moeldoko, TNI/Polri secara institusi tidak bisa diseret-seret untuk terlibat ke dalam politik praktis. Dia menyatakan, netralitas TNI/Polri yang menjadi pilar bangsa ini, merupakan harga mati. Karena itu, kalau ada prajurit yang ketahuan melanggar instruksi panglima TNI, ia tidak segan-segan memberi hukuman keras.

"Ada upaya yang ingin melemahkan hubungan TNI/Polri. Kita jangan sampai terjebak kondisi itu," kata mantan kepala staf Angkatan Darat itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika