REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM-- Para warga Palestina yang ditahan oleh Israel menangguhkan aksi mogok makan yang mereka lakukan, Selasa (24/6) malam. Aksi mogok makan mereka lakukan sebagai protes atas penahanan yang Israel gencarkan.
Sebanyak 120 warga Palestina yang ditahan Israel mulai melakukan mogok makan pada 24 April. Jumlah ini kemudia bertambah sebanyak 180, sejak Israel kembali melakukan penahanan warga Palestina dalam operasi pencarian tiga remaja yang hilang di Tepi Barat.
Sekitar 75 tahanan Palestina yang melancarkan mogok makan jatuh lemah. Mereka kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Israel selama ini diketahui memberi hukuman bagi pelaku mogok makan.
Menanggapi aksi protes yang dilakukan tahanan Palestina, Israel mengambil keputusan untuk tidak memberi hukuman pada pelaku mogok makan. Seluruh sanksi yang diberikan pada pelaku mogok makan selama ini, seperti denda atau pemidahan tahanan ke sel yang berbeda juga tidak akan diberlakukan.
Harga Qadoura, seorang pejabat Palestina untuk advokasi para tahanan mengatakan, aksi mogok makan telah ditangguhkan. Namun, ia tidak memberi alasan mengapa langkah itu diambil saat ini. "Alasan para tahanan telah mengambil keputusan untuk menangguhkan aksi mogok makan yang mereka lakukan akan kami jelaskan di kesempatan lain," ujar Qadoura pada Reuters, Rabu (25/6).
Sementara itu, para pejabat Israel mengatakan tidak ada oerubahan kebijakan pada tahanan Palestina. Warga Palestina yang dicurigai melakukan pelanggaran keamanan tetap akan dipenjara tanpa proses pengadilan yang jelas.
Menurut Israel, hal ini ditujukan untuk menghindari sorotan intelijen akan informasi yang sensitif. Penahanan Israel tanpa pada warga Palestina tanpa mengikuti aturan hukum ini menuai kecaman internasional.
Hingga saat ini, sekitar 5400 warga Palestina diketahui berada dalam penjara di Israel. Jumlah tersebut diketahui bertambah setiap harinya. Pemerintah Israel telah juga telah mengusulkan hukuman pemaksaan makan terhadap para tahanan.
Pada minggu ini, Parlemen Israel akan memungkinkan hukuman tersebut berlaku bagi para tahanan yang melakukan aksi mogok makan. Sebelumnya, pemungutan suara terkait pemberlakuan paksaan itu ditunda karena memperdebatkan dasar hukum untuk membuatnya.
Usulan atas pemberlakukan hukum makan paksa itu menuai kecaman banyak pihak. Asosiasi Medis Israel, yang mewakili para dokter di negara itu telah mengecam hukum pemaksaan makan sebagai tindakan tidak etis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika