REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur (Jatim), memastikan akan merazia wisma lokalisasi prostitusi Dolly yang masih nekat buka pascapembagian dana kompensasi untuk  pekerja seks komersial (PSK) dan muncikari Dolly berakhir Kamis (26/6) besok.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota Surabaya Muhamad Fikser mengatakan, praktik prostitusi Dolly harus tetap ditutup. “Prostitusi Dolly pasti ditutup. Ini bukan hanya sekedar deklarasi penutupan Dolly Rabu (18/6) kemarin,” katanya kepada Republika, Rabu (25/6).

Namun, kata dia, saat ini pihaknya masih fokus pada pembagian dana kompensasi untuk PSK dan mucikari Dolly yang berakhir Kamis (26/6) besok.

Setelah urusan pembagian rampung, pihaknya bersama dengan jajaran Polrestabes Surabaya, Korem Bhaskara Jaya, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Dinas Sosial, dan Satuan Polisi Pamong Praja akan menertibkan lokalisasi yang disebut-sebut terbesar di Asia Tenggara itu.

“Kami melibatkan aparatur terkait sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) rehabilitasi eks-lokalisasi Dolly waktu itu,” katanya.

Pantauan Republika, aktifitas di Dolly-Jarak saat malam hari memang masih bergeliat meski memang tidak seramai biasanya. Banyak wisma yang tutup dan menempelkan kertas yang berisi pengumuman kalau menutup wismanya untuk menghormati bulan Ramadhan.

Kalaupun ada wisma yang tetap buka, jumlahnya hanya beberapa dan dijaga laki-laki seperti preman. Terlihat PSK dengan dandanan menor dan pakaian minim menunggu tamunya di dalam wisma.

Namun suasana penolakan penutupan lokalisasi masih sangat terasa. Terlihat spanduk merah panjang yang dibentangkan diatas jalan menolak dan mengecam penutupan misalnya 'Harga Mati Tolak Penutupan Lokalisasi', 'Jangan Injak Harga Diri Kami', dan 'Tolak Kriminalisasi Lokalisasi'.

Ikuti Whatsapp Channel Republika