REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Forum Amanat Indonesia Raya (Formasi), M Azrul Tanjung mengatakan, konsep ekonomi kerakyatan yang diusung oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai mampu mensejahterakan rakyat.
"Konsep ekonomi kerakyatan Prabowo jelas. Sebab Prabowo punya buku yang ditulis bersama dengan ekonom andal tentang ekonomi kerakyatan," ujar Azrul kepada wartawan, Senin, (7/7).
Ekonomi kerakyatan, kata dia, selain peduli pada usaha kecil juga memiliki tiga hal pokok. Antara lain, demokrasi ekonomi, keadilan berusaha, dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat.
Menurut dia, demokrasi ekonomi, artinya ekonomi yang dikelola bersama sesuai dengan konsep koperasi. Namun, bukan berarti badan usaha lain tidak boleh, di sini koperasi dan lembaga usaha lain bekerja sama.
Menurut dosen Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah tersebut, koperasi sangat penting karena memihak pada masyarakat. Di Selandia Baru, misalnya, koperasi petani dan peternak tumbuh menjadi perusahaan besar yang mendunia. "Saya yakin di Indonesia pun bisa seperti di Selandia Baru. Ini bisa terjadi asalkan pemerintah yang akan datang mendorong tumbuhnya koperasi," ujar Azrul.
Sedangkan pokok keadilan berusaha, terang Azrul, artinya setiap orang bisa memiliki akses sumber ekonomi. Tidak seperti sistem perekonomian kapitalis, di mana yang bisa mengakses sumber ekonomi hanya para pemilik modal.
"Dalam konsep ini, pengusaha kecil diberi kesempatan. Misalnya, ada perusahan membuka perkebunan sawit yang luas, masyarakat setempat juga diberdayakan misalnya dengan sistem plasma," kata Azrul.
Sementara itu, ujar Azrul, kesejahteraan untuk seluruh rakyat di Indonsia belum tercapai terbukti dengan aksi buruh yang dilakukan ketika hari buruh. Itu menunjukkan buruh yang belum sejahtera," ujarnya.
Prabowo-Hatta, terang Azrul, berkomitmen melaksanakan ekonomi kerakyatan dengan memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, koperasi dan UMKM.
Selain itu mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lain untuk memprioritaskan penyaluaran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang tradisional, pedagang kecil, industri kecil menengah, dan pegawai.
Mereka juga akan mendirikan Bank Tani dan Nelayan khusus untuk menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Selain itu melindungi, memodernisasi, merevitalisasi dan mengkonsolidasikan belanja negara untuk program pengembangan koperasi , UMKM dan pasar tradisional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika