REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki menyatakan tak akan mundur dari jabatannya hingga pengadilan memberikan keputusan. Maliki pun menyebut penunjukan perdana menteri baru telah melanggar konstitusi.

Penunjukan perdana menteri baru Irak Haider al-Abadi ini mendapatkan dukungan dari berbagai negara. Ia ditugaskan untuk membentuk pemerintahan baru yang dapat mempersatukan negara tersebut menghadapi kelompok radikal ISIS.

"Mempertahankan jabatan ini merupakan kewajiban patriotik untuk membela hak para pemilih," katanya. "Desakan ini untuk melindungi negara," tambahnya.

Pada Senin, Maliki mengatakan akan mengambil jalur hukum melawan Presiden Fouad Massoum karena telah melakukan kudeta terhadap konstitusi.

"Mengapa kami mendesak pemerintah ini diteruskan hingga keputusan dari pengadilan keluar? Karena ini merupakan pelanggaran konstitusi, sebuah konspirasi telah direncanakan baik dari dalam negara maupun dari luar," jelasnya.

Sementara itu, pasukan Irak pun diperketat menjaga keamanan Baghdad setelah dukungan dari dunia internasional mengalir untuk Abadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika