REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh Senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Rodja mengancam akan mendemisionerkan pengurus DPP jika tidak segera menggelar muktamar. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pengurus DPP untuk tidak melaksanakan muktamar dalam waktu dekat.

"Jika tidak (dilakukan muktamar), terpaksa kami dari kalangan senior sebagai pendiri partai akan bertindak untuk mendemisionerkan pengurus partai," katanya di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/8).

Rodja mengatakan, muktamar harus dilakukan selambat-lambatnya satu bulan setelah pemilihan presiden/wakil presiden. Hal itu sesuai amanat Mukernas III yang dilangsungkan di Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, dalam AD/ART partai, muktamar memang dilaksanakan lima tahun sekali atau tahun 2015 setelah muktamar sebelumnya tahun 2010. Tetapi, Mukernas III mengamanatkan lain. Mukernas, kata dia, merupakan forum tertinggi partai setelah muktamar.

Disinggung terkait motivasinya, Rodja tidak menampik bahwa partai nomor urut 9 dalam pemilu 2014 itu akan merapat ke kubu Jokowi-JK. Tetapi, lanjutnya, hal itu tergantung dari suara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh Indonesia. "Kalau ada perubahan haluan itu wajar saja terjadi. Kalau cabang menghendaki itu kenapa tidak?," ujar Anggota Majelis Syariah PPP itu.

Dia mengatakan, tidak ada untungnya bagi PPP untuk beroposisi. PPP akan lebih berarti jika berada di pemerintahan. Sebab, menurutnya hal itu akan membawa manfaat lebih besar untuk bangsa dan negara. "Bisa saja beroposisi tapi apa untungnya buat bangsa ini. Kewajiban kita adalah membangun bangsa dan negara," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika