REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, apapun kebijakan yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait harga bahan bakar minyak (BBM) telah melewati pertimbangan matang. Menurutnya, SBY tidak perlu diminta, ditekan, atau diarahkan oelh pihak manapun untuk mengambil kebijakan tersbeut.

"Tidak perlu Pak SBY ditekan-tekan, diminta-minta oleh siapapun mengenai harga BBM. Apakah mau dinaikkan, diturunkan, atau status quo," kata Ramadhan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/8).

Menaikkan harga BBM, menurut dia merupakan kebijakan yang pernah dilakukan oleh semua presiden yang memimpin Indonesia. Bahkan saat kepemimpinan Megawati Soekarnoputri pernah ditempuh dua kali.

Masa pemerintah SBY yang tersisa satu bulan lagi, menurutnya terlalu singkat untuk melakukan kebijakan strategis. Sebab, selama sepuluh tahun pemerintah SBY setiap kebijakan menaikkan harga BBM selalu diikuti kompensasi untuk rakyat.

"Dalam waktu 25 hari terlalu singkat kalau ada kenaikan BBM. Terslalu singkat untuk mengambil kebijakan strategis," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR tersebut berpendapat, sikap yang disampaikan SBY kepada presiden terpilih Joko Widodo di Bali kemarin sudah tepat. Menurutnya pertemuan itu tidak bisa diartikan sebagai upaya lobi untuk pembagian beban. Khususnya menyangkut kebijakan menaikkan harga BBM.

"Pertemuan itu kan tradisi politik yang memecah kebuntuan psikologis yang selama ini terjadi," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika