REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek digitalisasi TV di Kemenkominfo menuai persoalan. Kejanggalan pembukaan zona DKI cadangan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 729 Tahun 2014 untuk DKI menjadi sorotan.

Sebelumnya, Pada 30 Juli 2012 Kemenkominfo sudah menetapkan pemenang Zona Layanan 4, tapi setelah itu ada perubahan dengan terbitnya kepmen baru.

Menanggapi dugaan pelanggaran tersebut, komisioner Penyiaran Indonesia (KPI), Agatha Lily, meminta Kemenkominfo membatalkan Kepmen 729 yang menjadi dasar proyek ini. Hal tersebut demi terciptanya ruang penyiaran yang sehat bagi publik.

"Itu untuk menghindari terjadinya monopoli kepemilikan media penyiaran di Indonesia," kata Lily, saat dihubungi, Sabtu (30/8). Keputusan Menteri Kominfo Nomor 729 dan 730 Tahun 2014 menjelaskan peluang usaha penyelenggaraan penyiaran multipleksing melalui sistem teresterial di wilayah Jabodetabek dan wilayah lain di Indonesia.

Gugatan dari kalangan masyarakat yang diwakili oleh Aliansi Jurnalis Independe (AJI) Indonesia dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, juga terus bergulir. "AJI dan IJTI bersama-sama mengawasi dengan cermat munculnya kepmen itu," jelas Eko Maryadi dalam pernyataannya.

Eko menyebut, SK Kemenkominfo cacat hukum. SK itu juga mendasarkan diri pada Permen No.17/2012 Tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing. Sedangkan Permen No.17/2012 disusun berdasarkan Permen No.22/2011 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika