REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP PDI Perjuangan menilai positif gagasan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) soal menteri tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai.

Gagasan tersebut dianggap sejalan dengan pemikiran yang pernah disampaikan Presiden Sukarno. 

"Bung Karno mengatakan, 'My loyalty to party ends when my loyalty to my country begins'. Artinya loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara dimulai," kata Wasekjen DPP PDIP, Achmad Basarah saat dihubungi Republika, Kamis (4/9).

Basarah mengatakan gagasan yang dikemukan Jokowi sangat ideal. Sebab seyogyanya pengurus partai yang sudah dilantik sebagai pejabat publik harus menunjukan kesungguhan mengabdi kepada negara. 

"Substasi keinginan Pak Jokowi seperti itu," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Pendiri ormas sayap Islam PDI Perjuangan Baitul Muslimin itu menyatakan Jokowi belajar banyak dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yaitu, sejumlah menteri yang rangkap jabatan sebagai pengurus partai tersandung masalah korupsi. 

Dia mencontohkan, Menteri Agama yang juga Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali yang tersandung masalah haji. Kemudian Menteri ESDM yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik yang tersandung masalah migas.

Lalu, Menteri Pertanian yang juga Dewan Syuro PKS, Suswono disebut-sebut terlibat kasus sapi impor. "Hal-hal seperti itulah yang membuat Pak Jokowi berhati-hati dalam merekrut calon menteri dari kalangan partai," kata Basarah.

Namun, katanya, bukan berarti pengurus partai tidak bisa fokus mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Pengurus partai politik juga bisa diberi kepercayaan menjadi menteri sepanjang mereka komitmen menjalankan tugas negara. 

"Bukan berarti menteri struktural partai tidak bisa loyal kepada negara. Kalau sudah tidak percaya pengurus partai, maka bubarkan saja partai. Kita negara demokrasi yang tidak mungkin tanpa partai," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika