REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serius mengungkap kasus kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib. Pasalnya, kasus pembunuhan Munir terkatung-katung selama 10 tahun karena tidak ada keseriusan dari pemerintah sekarang. "Tidak ada kesungguhan dari pemerintah (menuntaskan kasus Munir)," kata Trimedya, Ahad (7/9).

Trimedya menyatakan kendala utama pengungkapan kasus Munir adalah ketiadaan pengadilan HAM Adhoc. Padahal pengadilan HAM Adhoc sangat penting untuk menghilangkan hambatan dalam menyeret aktor-aktor intelektual yang diduga terlibat pembunuhan Munir. "Sehingga tidak ada lagi jaksa berkelit untuk memeriksa seseorang," ujar Trimedya.

Trimedya menyatakan kasus pelanggaran HAM menjadi persoalan besar Bangsa Indonesia selain korupsi dan terorisme. Menurutnya negara harus berani menyelesaikan secara tuntas sebagai pembelajaran bagi generasi selanjutnya. "Kasus kekerasan 27 Juli, Tanjung Priok juga harus diungkap. Sehingga tidak diulangi," kata Trimedya.

PDI Perjuangan optimistis Jokowi-JK akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk pembunuhan Munir. Dia memperkirakan pengadilan HAM Adhoc akan dibentuk setidaknya setahun setelah pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden. "Paling tidak tahun depan ada pengadilan HAM Adhoc," ujar Trimedya.

Trimedya menyatakan pembentukan Pengadilan HAM Adhoc menjadi langkah penting penuntasan kasus HAM. Dia menyatakan PDI Perjuangan siap mengawal komitmen Jokowi-JK menuntaskan kasus HAM. "Pak Jokowi pasti akan berkomitmen terhadap penegakan hukum," kata Trimedya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika