REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat, Dr. H. Anwar Abbas, menyatakan negara tidak punya hal mengatur masalah keabsahan suatu perkawinan.

"Negara tidak punya hak mengatur masalah keabsahan suatu perkawinan. Tetapi, negara punya hak untuk mencatat perkawinan itu," tutur Anwar dalam rilisnya kepada Republika, Ahad (7/9).

Pasalnya, lanjut Anwar, keabsahan suatu perkawinan hanya dapat ditinjau dari sah atau tidak sahnya perkawinan menurut ajaran agama masing-masing pemeluknya.

Menurutnya, negara punya hak untuk mencatat perkawinan demi mewujudkan keadilan, ketertiban dan keteraturan serta stabilitas di tengah-tengah masyarakat.

Namun, perkawinan yang bisa dicatat oleh negara hanya perkawinan yang sah menurut ajaran agama dan agama itu diakui oleh negara.

"Jadi, negara tidak boleh mengintervensi atau membuat peraturan tentang perkawinan yang bertentangan dengan ajaran agama yang diakui di negara itu," papar Bendahara umum (Bendum) PP Muhammadiyah itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika