REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid mengusulkan agar Joko Widodo (Jokowi) membenahi sistem tata niaga pangan. Setelah itu, baru menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintahan presiden mendatang. Karena Pak Jokowi diharapkan membuat prestasi lebih dahulu sebelum menaikkan harga BBM," kata Farhan di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Senin (8/9).

Menurut Farhan, pemerintahan Jokowi sebaiknya tidak menaikkan harga BBM selama dua tahun pertama. Tapi menunjukkan prestasi kepada masyarakat terlebih dulu.

Seperti memperbaiki tata niaga pangan dan migas, infrastruktur, serta birokrasi. Jokowi juga disarankan menyiapkan program prioritas pro-rakyat yang diterapkan pada 100 hari pertama pemerintahannya.