REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua DPRD Surabaya sementara Armuji secara tegas menolak pemilihan kepala daerah yang dikembalikan ke dewan. Menurutnya hal itu merupakan langkah mundur dalam demokrasi di republik ini.

"Saya menilai pembahasan soal rencana pengembalian pemilihan kepala daerah ke dewan penuh dengan muatan politis yang tidak sehat," tegas Armuji seperti dikutip dari Antara, Selasa (9/9).

Menurut Armuji, pemilihan kepala daerah langsung baik pilkada, pilwali maupun pilgub merupakan proses penentuan kepala daerah yang paling demokratis sebab masyarakat dilibatkan secara langsung di dalamnya.

Berkaca pada pemilihan kepala daerah oleh DPRD pada 1999, dirinya tahu betul di sana terjadi "deal-deal" politik yang tidak sehat, misalnya lobi calon kepala daerah yang dilakukan secara pragmatis terhadap anggota dewan.