REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Partai Hanura Rama Alexander Asia mengatakan tindak tegas pelaku penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Efek kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) membuat banyak warga kesulitan mendapatkan bahan bakar tersebut. Warga rela antre di SPBU. Sayangnya, kerap saja di tengah kesulitan itu ada oknum yang mengambil keuntungan," katanya di Samarinda, Ahad (5/10).
Ia mengatakan baik dengan cara menimbun, mengetap, maupun nekat mengonsumsi BBM bersubsidi meski diperuntukkan instansi atau perusahaan. Setidaknya itulah gambaran yang ditemukan di lapangan. "Saya harap jangan ada lagi manipulator yang memanfaatkan kelangkaan BBM ini dengan cara mengetap BBM atau menimbunnya. BBM adalah hak seluruh warga Indonesia. Jangan dikuasai sendiri," kata Rama.
Fakta yang sering ditemui, kata dia, sebagai efek domino kelangkaan BBM ini selalu saja ada oknum nakal yang memanfaatkannya. Mereka bisa disebut juga pelaku teroris ekonomi. Langsung maupun tak langsung, tindakan mereka merugikan perputaran perekonomian daerah.
"Peran aparatur pemerintah dalam pengawasan distribusi pasokan BBM ke daerah harus lebih ditingkatkan, terutama kepada daerah yang jauh dari perkotaan. Pengawasan juga berarti distribusi BBM tidak lamban ketika dibutuhkan warga," katanya.
Rama meminta agar para pelaku ditindak tehas dalam bentuk peraturan daerah harus diberikan kepada pihak yang merugikan. Demi menimbulkan efek jera hukuman yang diberikan harus berat dan sepadan sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut dia, pelayanan terbaik pemerintah harus sepenuh hati agar warga yang letaknya jauh dari perkotaan tidak lagi mengalami tekanan ekonomi, apalagi ditambah dengan harga BBM yang bakal melonjak. "Jangan sampai nasyarakat yang jauh dari perkotaan tidak menikmati subsidi bahan bakar. Kita semua bagian dari NKRI, semua berhak mendapat perhatian sama dari pemerintah di manapun berada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika