REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Charta Politica Yunarto Wijaya mengatakan kompetensi harus menjadi pilar utama Joko Widodo-Jusuf Kalla menempatkan seseorang sebagai menteri di dalam kabinetnya.
"Kabinet Jokowi-JK yang baik seharusnya menekankan 3C yaitu Competence, Coalition, dan Chemistry. Namun kompetensi harus menjadi pilar utama dari yang lain," kata Yunarto dalam diskusi Forum Diskusi Ekonomi dan Politik (FDEP) di Jakarta, Kamis (9/10).
Dia mengatakan pertimbangan kompetensi harus menjadi pilar utama yaitu aspek keahlian menteri harus diutamakan untuk menentukan seorang masuk dalam pos kementerian. Menurut dia, apabila Jokowi-JK mengutamakan unsur koalisi, maka Jokowi-JK tersandera secara eksternal.
"Kalau lebih besar ke 'chemistry' berarti mereka sudah tersandera dirinya sendiri," ujarnya.
Selain itu menurut Yunarto, butuh keberanian Jokowi-JK untuk meminta menterinya yang berasal dari petinggi partai politik harus mengundurkan diri dari partainya. Dia mengatakan apabila hal itu dilakukan Jokowi-JK maka mereka berhasil memunculkan budaya baru dalam sebuah pemerintahan.
"Butuh keberanian Jokowi-JK apabila ada petinggi partai yang terpilih menjadi menteri maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari partai tersebut," ujarnya.
Sementara itu menurut dia, polling yang dilakukan beberapa pihak harus dijadikan sebagai masukan bagi Jokowi-JK dalam menyusun kabinetnya. Dia menegaskan polling tidak bisa dijadikan "output" bagi Jokowi-JK dalam menentukan kabinetnya.
"Masalah 'output' tidak boleh ada masuk (mencampuri), siapapun termasuk relawan ataupun Megawati sama berbahaya kalau masuk dalam ranah tersebut," tegasnya.
Pengamat politik UGM Arie Sudjito di diskusi tersebut mengatakan Jokowi-JK harus berani dan konsisten menempatkan orang dalam kabinetnya yang memiliki kompetensi, cerdas, dan berani serta kredibel. Dia menekankan, Jokowi-JK jangan merespon adanya permintaan transaksional yang diinginkan beberapa pihak yang ingin masuk dalam kabinetnya.
"Jokowi-JK harus mampu memilih orang bersih dalam kabinetnya karena itu kapital besar agar tidak digoyang," katanya.
Selain itu menurut dia, menteri di kabinet Jokowi-JK tidak tersandera kepentingan politik sehingga berani mengambil tindakan yang sesuai kepentingan rakyat.
Menurut dia berbagai kriteria dan tantangan tersebut harus dijawab Jokowi-JK untuk menghindari kecenderungan negatif dari rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika