REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Partai Golkar Tantowi Yahya menilai Joko Widodo menyadari koalisi tanpa syarat (KTS) yang dibangunnya belum mungkin diterapkan sehingga penentuan menteri di kabinet berdasarkan pertimbangan kepentingan partai koalisi.
"Awalnya Jokowi yakin bisa membangun koalisi tanpa syarat dengan mudah namun dalam realitasnya politik adalah kesepakatan-kesepakatan dan dukungan dari partai politik," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/10).
Tantowi mengatakan Jokowi awalnya menilai bahwa penentuan menteri di kabinetnya adalah hak prerogatifnya namun dukungan yang diberikan partai politik butuh kompensasi.
Dia menilai Jokowi sudah menyadari koalisi tanpa syarat belum mungkin diterapkan di Indonesia karena desakan dari Koalisi Indonesia Hebat dan partai yang mau gabung.
"Akhirnya susunan kabinet tidak bisa diumumkan agar orang (yang diberitakan mengisi kursi menteri) tidak malu," katanya.
Dia mengatakan seleksi menteri itu harus tertutup karena belum ada nama yang konfirm karena bisa berubah untuk mengakomodir nama baru hasil kesepakatan politik. Menurut dia, hasil kesepakatan politik itu akan menyingkirkan nama calon menteri dari kalangan profesional dan digantikan dari partai politik.
"Jokowi atas masukan timnya, sebenarnya sudah yakin orang itu sudah tepat namun karena dinamika bergerak maka Jokowi tidak berani mengumumkannya," kata Tantowi.
Jokowi-JK mengumumkan dalam kementeriannya terdapat 33 kementerian dengan empat menteri koordinator. Sebelumnya Jokowi-JK pada 15 September 2014 menyatakan akan membentuk 34 kementerian, terdiri atas 18 kementerian yang dipimpin kalangan profesional dan 16 kementerian yang dipimpin profesional dari partai politik.
Jokowi mengatakan perubahan itu dilakukan atas dasar efektivitas dan efisiensi kerja pemerintahan agar kementerian yang dilebur menjadi satu untuk optimalisasi kerja. Namun Jokowi masih merahasiakan nama kementerian tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika