REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menuding kekeringan yang terjadi di berbagai daerah disebabkan kelalaian pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan. Pemerintah SBY dinilai tidak melakukan investasi untuk perbaikan kantong penyimpanan air.

“Kekeringan saat ini karena kerusakan lingkungan kita sangat ekstrim. Perbaikan kantong penyimpanan air pun tidak dilakukan pemerintah,” ujar Ketua PBNU Maksum Machfoedz kepada Republika, Selasa (14/10)

Maksum menyatakan, sistem pengairan selama puluhan tahun tudak pernah tersentuh oleh investasi dan maintenance. Hal itu menyebabkan daerah tangkapan air di berbagai daerah rusak dan tidak dapat menangkap air. Sehingga air tidak lagi bisa ditampung di dalam waduk dan di dalam tanah.

“Maka yang terjadi saat hujan airnya tidak bisa disimpan di waduk dan penyimpanan alami di bawah tanah sehingga tumpah menjadi banjir,” ujar dia. Sebaliknya, di saat musim kemarau, kelangkaan air menyebabkan kekeringan ladang, sawah hingga kesulitan air bersih.

Maksum menyebut sistem waduk yang rusak hingga 80 persen. Sementar, kerusakan pengairan irigasi kita, mencapai 60 persen. “Harusnya sistem tata air kita tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan apapun, baik itu pembangunan gedung, pertambang dan kepentingan lain. Karena kebutuhan kita terhadap air jauh lebih besar daripada kebutuhan yang lain,” ujar dia.

Dia menuding, tidak ada program investasi dari pemerintah dalam bentuk apapun untuk memperbaiki daerah tangkapan air selama sepuluh tahun terkhir. Penataan sistem pengairan nasional tidak ada investasi. “Tidak ada program memperbaiki sistem penangkapan air hingga irigasi dari pemerintah SBY selama 10 tahun berkuasa,” kritik Maksum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika