REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) optimistis bisa menempati posisi pimpinan di tiga komisi DPR. PPP juga tidak mempersoalkan mekanisme pemilihan pimpinan komisi secara paket atau berdasarkan jumlah kursi.
"PPP kemungkinan di komisi I, V, sama komisi X," kata Wakil Sekretaris Jendral PPP, Syaifullah Tamliha usai rapat konsultasi pimpinan DPR dengan seluruh pimpinan fraksi di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (14/10).
Tamliha merasa PPP bisa menjadi penentu dalam pemilihan pimpinan komisi. Dia menjelaskan dalam Tata Tertib DPR pemilihan pimpinan komisi mesti diikuti sedikitnya enam fraksi.
Sehingga, lanjut Tamliha, apabila Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari empat fraksi tidak mengikuti proses pemilihan pimpinan komisi maka hanya tinggal enam fraksi yang terlibat, dimana satu diantaranya adalah PPP.
"PPP akan jadi penentu dalam koalisi itu," ujarnya.
Anggota Fraksi PPP ini tidak mempersoalkan mekanisme pemilihan pimpinan komisi secara paket atau berdasarkan jumlah kursi. Namun menurutnya sistem paket lebih baik karena mengacu pada UU MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).
"Paket juga bagus. Kami sesuai undang-undang," katanya.