REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP, Pramono Anung melobi pimpinan DPR soal pembagian pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Ia berharap pimpinan komisi dan alat kelangkapan dibagi secara proposional.

"Saya bertemu Pak Setya Novanto (Ketua DPR) dan seluruh pimpinan DPR bicara soal alat kelengkapan dewan ke depan," kata Pram, sapaan akran Pramono di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/10).

Pram ingin pimpinan komisi dan alat kelengkapan dibagi secara proporsional dengan melibatkan partai-partai politik di parlemen. Ia juga berhadap tidak perlu lagi terjadi ketegangan antarpartai sebagaimana saat pemilihan pimpinan DPR dan MPR.

"Kedepannya bisa diatur bersama-sama. Bagaimanapun juga politik tidak boleh terus tegang," ujarnya.

Menurutnya ketegangan politik di kalangan elite akan berdampak negatif terhadap masyarakat. Pramono mencontohkan ketegangan politik antarelite bisa menciptakan konflik di masyarakat. Selain itu ketegangan politik juga memberi dampak negatif terhadap dunia ekonomi.

"Ketegangan berdampak pada dunia usaha," kata Pramono.

Mantan Sekretaris Jendral DPP PDIP ini juga menyinggung soal safari politik Joko Widodo (Jokowi) ke para ketua umum partai di Koalisi Merah Putih (KMP). Menurutnya apa yang dilakukan Jokowi merupakan upaya mempertahankan komunikasi di tengah perbedaan politik.

"Walaupun dalam posisi yang berbeda ruang komunikasi terbuka," ujarnya.

Pramono tidak bisa memastikan apakah usul PDIP soal pembagian pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan disetujui pimpinan DPR. Yang jelas para pimpinan DPR sepakat untuk segera menghadiri ketegangan politik.

"Yang jelas ada kesepahaman bahwa perbedaan ini perlu disegera diadili yang perlu dimusyawarahkan kita musyawarahkan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika