REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi dan Sekretaris Jenderal DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyindir beberapa manuver politik Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali yang dinilai memicu polemik di internal partai.
Emron Pangkapi dan Romahurmuziy menyampaikan sindiran tersebut di hadapan sekitar 800-an kader PPP yang menghadiri pembukaan Muktamar VIII PPP di Surabaya, Rabu (15/10).
Menurut Emron, polemik yang terjadi di internal PPP selama tiga bulan terakhir dipicu oleh adanya manuver yang dilakukan atas keputusan perorangan.
Padahal, PPP adalah partai umat yang dimiliki oleh seluruh kader partai dan bukan partai perorangan, sehingga keputusan partai hendaknya diputuskan bersama secara musyawarah dan forum resmi partai yang diatur oleh AD/ART.
"Kalau ada satu atau dua kader yang melakukan kekeliruan, maka harus diperbaiki juga melalui forum resmi partai," katanya.
Emron menambahkan setiap kader PPP wajib mematuhi aturan partai yang diatur dalam AD/ART partai. Semua pengambilan keputusan politik partai, kata dia, mekanismenya diatur dalam AD/ART partai.
"Kalau semua kader taat dan patuh pada aturan hukum partai, maka tidak akan sampai terjadi polemik di internal partai selama tiga bulan terakhir," katanya.
Konflik internal PPP bermula dari kehadiran Suryadharma Ali pada kampanye Partai Gerindra menjelang pemilu legislatif 2014 pada putaran terakhir.
Pada saat itu, Suryadhama Ali menyatakan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Sementara itu, Romahurmuziy pernah mengatakan polemik yang terjadi dalam internal PPP karena para pengurus wilayah dan cabang di daerah menginginkan agar PPP diselamatkan setelah ketua umunya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam perkembangannya, rapat Pengurus Harian Pusat PPP yang dihadiri oleh 26 DPW sepakat mengganti Suryadharma Ali agar yang bersangkutan dapat fokus menghadapi persoalan hukum.
Namun sebaliknya, Suryadharma Ali juga membuat keputusan memberhentikan sejumlah pengurus DPP PPP, termasuk Romahurmuziy, konflik pun tak terelakkan.
Menurut dia, setelah Mahkamah Partai membuat keputusan hanya mengakui kepengurusan DPP PPP hasil muktamar di Bandung, pada 2010, dirinya dan Emron sudah berupaya melakukan islah.
"Tapi, baru pada detik-detik terakhir terbuka ruang islah, setelah kelompok lain tidak mendapat ruang di sana," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika