REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Riau tidak mendapatkan satu pun unsur pimpinan di lima komisi lembaga rakyat itu meskipun merupakan pemenang kedua di provinsi setempat dengan sembilan kursi.

"Sejak awal PDIP tidak pernah dilibatkan. Anggap saja ini pengaruh koalisi. Tadinya kita berharap kebersamaan terjalin (di DPRD Riau)," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Riau, Syafaruddin Poti di Pekanbaru, Kamis (16/10).

Meskipun Begitu, lanjutnya, Fraksi PDIP tidak kecewa karena hal ini dianggap sesuatu yang biasa di dalam politik.

Selanjutnya, internal fraksi akan lebih mudah melakukan fungsi kontrol yang lebih maksimal.

"Fungsi kontrol kita akan maksimal. Kebijakan yang tidak pro rakyat akan kita kritisi. Sebaliknya juga jika kebijakan tersebut menjadi hal yang baik bagi masyarakat akan kita dukung," ucapnya.

Dia mengatakan, kebijakan yang tidak pro rakyat akan menjadi hal yang dipertanyakannya. Hal itu disebabkan karena berada di luar lingkar koalisi Merah Putih, maka akan semakin mudah melakukan tugas tersebut.

Selain PDIP, PKB dan PPP juga merupakan partai yang tidak mendapatkan satu pun pimpinan komisi yang diketahui saat DPRD Riau melalui rapat paripurna menetapkan nama-nama pimpinan.

Rinciannya, Komisi A diketuai Hazmi Setiadi dari PAN, wakil Abdul Vattah Ali Hasim Harahap dari Golkar, dan sekretaris Suhardiman Amby dari Hanura. Komisi B diketuai Marwan Yohanis dari Gerindra, wakil Said Ismail dari NasDem, dan sekretaris Syamsurizal dari PAN.

Kemudian Komisi C diketuai Aherson dari Demokrat, wakil Musyaffak Asikhin dari PAN, dan sekretaris Sewitri dari Golkar.

Komisi D diketuai Erizal Muluk dari Golkar, wakil Hardiyanto dari Gerindra, dan sekretaris Asri Auzar dari Demokrat.

Terakhir Komisi E diketuai Masnur dari Golkar, wakil ketua Maghdalisni dari Demokrat, dan sekretaris Markarius Anwar dari PKS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika