REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan memiliki satu kementerian koordinator (kemenko) baru, yakni kemenko kemaritiman. 

Deputi tim transisi Andi Widjajanto mengatakan, kemenko kemaritiman kemungkinan akan menggunakan anggaran dari sekertariat negara (setneg).

"Karena (kemenko kemaritiman) ini belum ada, maka posnya itu bisa berasal dari kementerian yang relevan, diambil posnya dulu di situ atau dari setneg," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (23/10).

Menurut Andi, Jokowi telah melayangkan surat pada DPR untuk mengubah pagu anggaran karena adanya kemenko baru tersebut. Dia menjelaskan, anggaran untuk kementerian hingga akhir tahun ini masih menggunakan APBN perubahan 2014. 

Karenanya, perlu sedikit berubahan pagu anggaran untuk kementerian yang baru. 

Kementerian yang mengalami penggabungan atau pemisahan, kata Andi, relatif tidak mengubah pos anggaran secara signifikan. Hanya tinggal menggeser anggaran. 

"Misal Kementerian pendidikan tinggi dan ristek, maka yang dilakukan menggeser pos Dirjen Dikti dan seluruh ristek jadi satu pos anggaran kementerian," kata dia.

Menurut Andi, baru pada APBN perubahan 2015 dapat dilakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan struktur kabinet baru dan program Jokowi-JK lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika