REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kabinet Jokowi-JK rentan disusupi mafia. Salah satunya adalah Kementerian BUMN. "Kementerian yang rentan disusupi oleh mafia termasuk Kementerian BUMN," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas melalui siaran persnya kepada Republika, Jumat (24/10).

Menurut Firdaus, kepentingan para mafia adalah memastikan bahwa usaha bisnis para mafia tersebut tidak terganggu oleh kebijakan pemerintahan yang baru terbentuk. kepentingan lainnya adalah agar para mafia tersebut tidak tersentuh oleh hukum.

Firdaus mengatakan, kekhawatiran adanya kepentingan mafia tersebut muncul setelah memperlajari dari beberapa figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diberitakan diusulkan oleh Jokowi-JK ke KPK. ICW meminta Jokowi JK berhati-hati dan tidak di intervensi oleh kepentingan mafia.

Jika kepentingan mafia masuk melalui menterinya maka mustahil bagi Jokowi-JK mewujudkan upaya pemberantasan mafia maupun mewujudkan pemerintahan yang berpihak rakyat dan bebas dari korupsi.

Sebelumnya diberitakan oleh salah satu kantor berita asing, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristyanto pada pekan lalu telah mengkonfirmasi nama yang mengisi kabinet presiden terpilih Jokowi. Dalam berita itu disebutkan Rini Soemarno sebagai menteri BUMN.

Namun, beberapa hari kemudian Hasto meralatnya dan menyatakan bahwa ia hanya menyampaikan pendapat pribadinya bahwa Rini layak menjadi menteri karena berpengalaman di bidang korporasi.

Firdaus melanjutkan, selain Kementerian BUMN, kementerian lain yang rawan disusupi mafia adalah Kementrian Hukum dan HAM, kejaksaan, kepolisian, ESDM, dan Kemenkeu. "Jika kepentingan mafia masuk melalui menterinya maka mustahil bagi Jokowi- JK mewujudkan pemerintahan yang berpihak rakyat dan bebas dari korupsi," kata Firdaus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika