REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU -- Jumlah penderita inspeksi saluran pernapasan akut di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meningkat akibat kabut asap yang menyelimuti hampir setiap hari sejak sebulan terakhir.
Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru Agus Widjaya, Sabtu (25/10), mengatakan, jumlah penderita mencapai ratusan orang selama bulan September hingga pertengahan Oktober 2014.
"Jumlah penderita ISPA meningkat cukup signifikan selama satu setengah bulan terakhir," ujarnya didampingi Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Noor Ifansyah.
Menurut Ifansyah, selama lima minggu terakhir pada rentang bulan September dan pertengahan Oktober 2014 (minggu ke-37, 38, 39, 40, 41) ISPA Pneumonia meningkat drastis.
Disebutkan, jika sebelumnya ISPA Pneumonia (kategori berat menderita radang paru-paru) jumlah penderita dibawah sepuluh orang, tetapi selama lima minggu meningkat tajam. "Minggu ke-37 jumlah kasus ISPA Pneumonia 23 kasus, turun 16 kasus pada minggu ke-38 dan turun menjadi 16 kasus hingga 13 kasus di minggu ke-39 hingga 41," ujarnya.
Sementara, jika jumlah kasus ISPA Pneumonia di total sejak minggu pertama sampai minggu ke-41 atau Januari hingga pertengahan Oktober sebanyak 614 kasus.
Dikatakan, data kasus berasal dari delapan puskesmas yang banyak dikunjungi masyarakat terutama sejak kabut asap pekat menyelimuti seluruh wilayah di kota itu. "Kabut asap cukup pekat menjadi pemicu banyaknya kunjungan pasien ke puskesmas dan seluruhnya bisa ditangani dengan baik sehingga tidak semakin parah," kata dia.
Ditambahkan, jika dibanding kasus ISPA biasa (non pneumonia) selama 41 minggu itu, jumlahnya dari seluruh puskesmas hanya 75 kasus sehingga lebih rendah dari ISPA Pneumonia.
"Sebenarnya penderita ISPA non Pneumonia juga banyak tetapi mereka rata-rata tidak ke puskesmas tetapi cukup mengobati sendiri karena hanya batuk dan pilek," katanya.
Ditambahkan, pihaknya sudah membagikan ribuan masker melalui puskesmas, sekolah maupun pondok pesantren sehingga bisa digunakan mencegah terhirup kabut asap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika