REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat ada tiga isu penentu baik-buruknya kinerja kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam 3-6 bulan ke depan.

Pertama, mengenai kenaikan BBM. Menurut LSI, berdasarkan rasionalitas ekonomi, mau tidak mau pemerintah harus menaikkan harga BBM.

Namun, itu tidak sejalan dengan rasionalitas dukungan publik. Karenanya Jokowi perlu memiliki kebijakan lain yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh rakyat. "Untuk bisa menutupi kebijakan yang nonpopulis ini," jelas peneliti LSI, Rully Akbar, Kamis (30/10).

Isu lain, kata dia, yaitu mengenai mekanisme pilkada. Dengan margin error sekitar 2,9 persen, LSI mencatat sebanyak 81,25 persen responden memilih agar kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat. 

Karenanya, menurut LSI, meloloskan Perppu Pilkada Langsung akan menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi.

Terakhir, ujar dia, isu terkait pemenuhan janji kampanye. LSI mencatat, sebanyak 74,60 persen responden meminta agar Jokowi-JK dapat memenuhi janji kampanye mereka.

Yaitu berupa realisasi tiga perpres mengenai ekonomi, korupsi, dan keberagaman dalam 100 hari kerja. Serta realisasi sembilan kebijakan yang tertuang dalam kontrak politik Jokowi-JK dengan rakyat.

Menurutnya, jika pemerintah Jokowi-JK terancam mendapat banyak kekecewaan. Yaitu jika tak mampu merealisasikan janji politik tersebut dan membuat langkah yang tepat terkait tiga isu di atas.

"Jika dapat terpenuhi, trust publik akan kembali," terang Rully. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika