REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU yang diselenggarakan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada 1-2 November 2014. Acara ini diikuti para utusan Pengurus Wilayah NU (PWNU) seluruh Indonesia.

Pada forum tertinggi setelah Muktamar NU ini akan menyoroti berbagai isu keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan, hingga internal organisasi. Antara lain, hukum aborsi kedaruratan medis dan hamil akibat perkosaan, kode etik penyiaran agama, radikalisme agama, serta negara dalam pandangan ahlussunah wal jamaah.

Munas ini dibuka oleh Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla (JK). Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh sang wakil presiden. Dalam sambutannya, JK mengapresiasi peran para ulama yang dinilai sukses menjaga keharmonisan bangsa Indonesia yang beragam.

JK berterima kasih kepada segenap warga NU yang turut menciptakan suasana aman dan kondusif pascapileg dan pilpres kemarin yang sempat menegangkan.

“Alhamdulillah, para kiai NU konsisten menjaga dan menciptakan suasana damai di tengah perbedaan suku, agama, keyakinan, ideologi, golongan yang membentuk NKRI sebagai negara besar,” katanya.

Ia juga mendorong NU tak hanya fokus pada urusan ubudiyah, melainkan juga hal-hal lain, khususnya pemberdayaan ekonomi. “Ini sesuai dengan doa kita, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Harus ada keseimbangan antar keduanya,” ujarnya.

Menurut JK, pemberdayaan manusia juga harus dilakukan oleh NU, sebab banyak kader NU yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Karena, lanjut JK, ada dua masalah yang menimbulkan konflik di Indonesia ini. Yaitu keadilan yang bersangkutan dengan kesenjangan ekonomi, dan kedua adalah ideologis.

“Masalah keadilan ini, khususnya masalah ekonomi, semoga NU bisa berkontribusi dan membantu pemerintah menyelesaikan masalah ini,” kata JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika