REPUBLIKA.CO.ID,GAZA--Sekitar 20.000 karyawan sipil di Jalur Gaza mogok  kerja untuk memprotes penolakan pemerintah persatuan Palestina membayar gaji para karyawan militer dan keamanan gerakan Hamas.

“Seluruh kementerian dan institusi lainnya yang dikelola Hamas di Gaza tutup kecuali sekolah-sekolah, setelah pemogokan yang dilakukan sebagian besar karyawan pemerintah,” kata koresponden AFP di Gaza, Rabu (5/11).

Ribuan karyawan militer terimbas konflik antara faksi-faksi Paletina yang berseteru Hamas dan Fatah di wilayah yang hancur lebur akibat perang tidak menerima gaji selama beberapa bulan.

Hamas mempekerjakan lebih dari 40.000 orang setelah menguasai Gaza tahun 2007 setelah bentrokan dengan kelompok Fatah, partai yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas.

Tetapi setelah satu perjanjian rekonsiliasi dengan Abbas yang menghasilkan pembentukan pemerintah prrsatuan nasional yang dipimpin Abbas berpusat di Tepi Barat Juni tahun lalu, Hamas melepaskan tanggung jawabnya untuk membayar gaji.

Hamas secara teknis menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah persatuan tetapi tetap secara defakto menguasai Gaza.

Pemerintah Palestina yang berpusat di Tepi Barat pada awalnya menolak membayar gaji para karyawan itu, tetapi pada Rabu seitar 24.000 karyawan sipil Hamas menerima gaji mereka dari pemerintah persatuan.

Sekitar 16.000 orang -- semuanya bekerja di dinas-dinas militer dan keamanan -- masih belum dibayar.

Fatah dan Hamas baru-baru ini berusaha menunjukkan satu front persatuan pada masyarakat internasional, yang menjanjikan dana 5,4 miliar dolar AS untuk membantu pembangunan kembali Gaza setelah perang tujuh minggu dengan Israel yang menghancurkan wilayah itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika