REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Departemen Eksekutif dan Yudikatif DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga mengatakan rencana Partai Golkar akan menyelenggarakan musyawarah nasional (Munas) IX di Bali pada 30 November hingga 3 Oktober 2014 belum mendapat izin dari Pemerintah.
"Setahu saya sampai saat ini Pemerintah belum mengeluarkan izin untuk pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali," kata Lamhot Sinaga, di Jakarta, Senin (24/11).
Menurut Lamhot, sepengetahuannya Panitia pelaksana Munas IX saja belum terbentuk, karena baru akan dibicarakan pada rapat pleno Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta, Senin ini.
DPP Partai Golkar, kata dia, akan menyelenggarakan rapat pleno yang dipimpin langsung Ketua Umum Aburizal Bakrie guna membahas persiapan pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) IX, termasuk bagaimana mendapat izin.
Juru bicara Tim Pemenangan Agung Laksono ini menegaskan, jika ada informasi yang beredar menyebutkan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan izin sementara, itu tidak benar.
"Panitianya secara langkap saja belum terbentuk. Jadi informasi tersebut menyesatkan," katanya.
Lamhot menjelaskan, pelaksanaan Munas IX Partai Golkar sangat berbeda dengan munas-munas sebelumnya, karena pada Munas IX ini banyak pelanggaran konstitusi partai (AD/ART) serta persiapannya sarat dengan akal-akalan termasuk penentuan tempat dan waktu pelaksanaan Munas.
"Karena itu, pelaksanaan Munas IX Partai Golkar ini rawan terjadi potensi konflik," katanya.
Apalagi, kata Lamhot, DPP Partai Golkar memilih tempat pelaksanaan Munas IX di Bali yang merupakan destinasi pariwisata internasional, maka Pemerintah melalui Kepolisian tentu akan sangat hati-hati menerbitkan izin.
Jika penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar di Bali sampai terjadi konflik, kata dia, maka akan rentan mendapat sanksi "travel warning" dari negara-negara yang warga negaranya banyak berwisata ke Bali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika