REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Indonesia Police Watch (IPW) mengimbau Kapolda Bali tidak memberikan rekomendasi kepada Mabes Polri atas pelaksanaan Munas IX Partai Golkardi Bali, 30 November 2014, yang berpotensi menimbulkan kekacauan.
"Kapolda Bali diimbau tidak memberikan rekomendasi sehingga Kapolri Sutarman bisa melarang dan tidak memberikan izin pelaksanaan Munas Golkar pada tanggal 30 November hingga 3 Desember 2014 mendatang sebab berpotensi kacau," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (26/11).
Ia mengatakan, IPW memberikan apresiasi pada Menko Polhukam yang sejak awal sudah meminta Polri agar tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar.
Permintaan Menko Polhukam itu, menurut dia, tentu atas dasar analisis situasi dan kondisi Partai Golkar yang kian panas.
"Untuk itu, Kapolri patut mencermati kondisi ini sehingga tidak sekadar tidak memberi izin, tetapi juga melarang pelaksanaan Munas Partai Golkar," ujar dia.
Indonesia Police Watch juga berharap Kapolda Bali segera menjelaskan kepada Mabes Polri bahwa kondisi Pulau Dewata saat ini sangat kondusif. Dengan demikian, jika Munas Golkar dipaksakan, akan terjadi kekacauan yang bisa berbuntut kerusuhan, yang akan mengganggu stabilitas kamtibmas di pulau itu.
"Bali pascateror bom sudah sangat kondusif dan wisatawan sudah merasa nyaman di Bali. Jangan sampai kenyamanan ini terganggu dan membuat wisatawan hengkang dari kawasan itu," jelas dia.
Indonesia Police Watch menilai, Munas Partai Golkar di Bali sangat berpotensi menjadi bentrokan besar antara massa pro dan kontra Munas IX partai tersebut. Karena sebelumnya sudah terjadi bentrokan dalam rapat pleno di DPP Golkar di Slipi, Jakarta.
"Untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat munas diselenggarakan di Bali, Kapolda Bali dan Kapolri harus melarang pelaksanaan munas itu. Potensi kekacauan di munas sudah terlihat sebab acara itu menghadirkan lebih banyak kader Golkar dari DPD I dan DPD II seluruh Indonesia," kata Neta.
Kapolda Bali dan Kapolri dinilai perlu melihat bahwa fakta ini bisa mengganggu kamtibmas di Pulau Bali. Menurut IPW, tidak ada lagi alasan bagi jajaran Polri untuk tidak melarang penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali 30 November 2014.
"Bagaimanapun Bali menjadi tolok ukur keamanan Indonesia bagi masyarakat internasional. Jangan hanya gara-gara kepentingan segelintir elite politik, kepentingan nasional yang lebih besar terabaikan," tegas dia.
Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhi meminta aparat kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali, 30 November 2014. Menurut Tedjo, hal itu untuk menghindari potensi kerusuhan lebih besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika