Jumat 28 Nov 2014 10:17 WIB

Yusril: Jokowi Harus Hentikan Tindakan Berlebihan Tangani Demo BBM

Red: Esthi Maharani
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga bbm memakan korban. Seorang mahasiswa di Makassar tewas dalam demonstrasi menolak kenaikan harga bbm. Tak hanya itu, di Riau, mahasiswa pun dikejar dan dipukuli polisi sampai musala karena hal yang sama.

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra pun meminta agar Presiden Joko Widodo bertindak dengan memerintahkan Kepala Polri, Jenderal Sutarman untuk menghentikan tindakan berlebihan kepada mahasiswa.

"Presiden harus memberikan perintah kepada Kapolri untuk menghentikan tindakan berlebihan dalam menangani demo mahasiswa," tulisnya di akun twitter pribadi, Jumat (28/11).

Menurutnya, unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah dalam menaikan harga bbm tetap harus dihormati sebagai hak setiap warga negara. Polri, lanjutnya, punya kewajiban menegakan hukum dan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas). Tetapi, tindakannya pun harus wajar dan terukur.

Polri, sudah seharusnya menjauhi tindak tindak kekerasan, ambil tindakan wajar dan seperlunya untuk menegakkan hukum dan kamtibmas.

"residen Jokowi harus tunjukkan di era pemerintahannya POLRI bertindak simpatik kpd rakyat, bukan bertindak repressif," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement