Sabtu 06 Dec 2014 10:14 WIB

Pangarmabar Janji Pecat Anak Buahnya Yang Jadi Beking Illegal Fishing

Rep: reja irfa widodo/ Red: Taufik Rachman
Salah satu kapal asing yang ditenggelamkan TNI AL.
Salah satu kapal asing yang ditenggelamkan TNI AL.

REPUBLIKA.CO.ID,KEPRI -- Panglima Komando Armada Kawasan Barat RI TNI AL (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Widodo menegaskan bakal memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang terlibat dalam aksi ilegal fishing. Ancaman ini diungkapkan Widodo usai menyaksikan penenggelaman tiga kapal asing di perairan Tanjung Pedas, Taremba, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.

Bahkan, perwira tinggi berbintang dua itu tidak segan-segan untuk memecat oknum TNI AL di wilayahnya jika kedapatan terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan praktek illegal fishing, termasuk menjadi beking praktik pencurian ikan tersebut. Pelanggaran itu juga tidak hanya keterlibatan dalam illegal fishing, tapi juga dalam praktek-praktek pelanggaran hukum lainnya, seperti penyelundupan.

''Jadi kami tidak akan pandang bulu. Kami akan benar-benar akan melaksanakan penindakan kalau memang pantas untuk dipecat ya kami pecat,'' ujar Widodo kepada wartawan, Jumat (5/12).

Sementara terkait kekuatan yang dimiliki Koarmabar dalam upaya mengawasi dan menegakkan hukum di laut, Widodo menjelaskan, pihaknya memiliki sekitar 49 kapal untuk bisa mengamankan seluruh wilayah perairan barat Indonesia. Selain itu, dalam setahun, Koarmabar paling tidak menggelar 12 operasi pengamanan laut.

Namun, dari jumlah itu tidak semua kapal dioperasikan. Hal ini lantaran keterbatasan jumlah alutsista san luasnya wilayah cakupan operasi Koarmabar. Jumlah itu pun dianggap masih belum cukup untuk bisa mengatasi semua potensi ancaman pelanggaran di wilayah perairan barat Indonesia.

''Jadi  kami harapkan memang dengan pengerahan. Semakin banyak alutsista itu, kami harapkan juga semakin banyak hasil yang bisa didapatkan,'' tutur Widodo.

Alhasil salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah mengoperasikan armada sesuai dengan kebutuhan operasi dan kebutuhan prioritas  wilayah-wilayah yangg dianggap rawan. Selain itu ada kendala lain dalam maksimalisasi operasional kekuatan di armada barat, terutama yang menyangkut bagan bakar.

''Itu memang sudah masalah nasional karena memang untuk Armabar untuk tahun 2014 itu kemarin kita baru terdukung 27 persen,'' ungkap Widodo

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement