REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina lagi-lagi menolak tantangan Filipina untuk membuktikan klaimnya di perairan Laut Cina Selatan melalui pengadilan arbitrase internasional. Penolakan itu dilakukan sepekan sebelum tenggat waktu bagi Cina memberi tanggapan.
Cina mengecam Filipina karena menempatkannya di bawah tekanan politik terkait kasus arbitrase internasional di perairan Laut Cina Selatan yang disengketakan, Ahad (7/12).
Dalam sebuah pernyataan sikap, Cina menguraikan argumen terhadap yurisdiksi Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag atas tuntutan Filipina mengenai sengketa Laut Cina Selatan tahun lalu.
"Tujuan yang mendasari bukan untuk mencari penyelesaian damai untuk Laut Cina Selatan, tapi memberikan tekanan politik terhadap Cina sehingga dapat menyangkal hak-hak sah Cina di Laut Cina Selatan melalui 'penafsiran atau penerapan' konvensi," kata kementerian luar negeri Cina, Ahad.
Cina mengklaim hampir sebagian besar luas Laut Cina Selatan. Hal ini menjadikan Cina harus bersengketa dengan Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia dan Brunei Darussalam. Cina juga bersengketa dengan Jepang atas kepulauan di Laut Cina Timur.
Cina sejak lama mengatakan tidak akan berpartisipasi dalam proses arbitrase dan bersikeras akan menyelesaikan sengketa secara bilateral.
Pengadilan memberikan Cina sampai dengan 15 Desember untuk menjawab kasus ini. Namun, partisipasi Cina tidak diperlukan karena pengadilan tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi untuk membuktikan validitas atas sembilan garis titik-titik yang diklaim Cina.
Pada Oktober, Filipina mengatakan telah menghentikan pekerjaan pembangunan di laut karena kemungkinan dampaknya pada kasus arbitrase. Filipina mengajukan sengketa itu ke pengadilan arbitrase pada Januari 2013.
